Siapa yang Berhak Menerima Bantuan? Menteri Sosial Berikan Penjelasan

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan segera menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bansos tersebut dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat, terlebih ketika menghadapi merebaknya penyebaran virus corona (Covid-19) yang menyebabkan daya beli menurun.

Menteri Sosial, Juliari Batubara dalam konferensi persnya setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri lainnya menjelaskan rician dari bansos-bansos tersebut.

Juliari menjelaskan bantuan pertama yang akan diberikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan di bulan ini.

"Dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat akan kita naikkan menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat."

"Dengan kenaikan indeks (besaran bantuan, red) sebesar 25 persen dan sudah berjalan," ujar Juliari dikutip dari channel YouTube Sekretariat Kabinet RI, Selasa (07/04/2020).

Juliari melanjutkan selain PKH, penerima bansos non tunai berupa sembako juga akan dinaikkan.

"Bantuan sembako untuk 15 juta akan menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat juga sudah berjalan saat ini."

"Dan juga tetap kami menerapkan social distancing atau physical distancing pada saat para keluarga penerima manfaat itu mengambil sembakonya di e-warung - e-warung yang jadi mitra kami.," imbuhnya.

Baca: Jokowi Minta Tak Ada Celah Warga Desa Terdampak Virus Corona Tidak Mendapat Bansos

Dalam kesempatan tersebut, Juliari juga membeberkan adanya bantuan khusus untuk DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Pria berkacamata ini menjelaskan, akan ada bansos berbentuk sembako dengan durasi waktu selama tiga bulan yang akan dimulai dalam dua minggu sekarang.

Sedangkan, indeks bantuan khusus tersebut senilai 600 ribu per keluarga untuk 3,7 juta penerima.

"Wilayahnya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan adalah wilayah jabodetabek yang langsung berbatasan dengan DKI ," urai Juliari.

Juliari melanjutkan, pihaknya akan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data masukan dari pemerintah daerah setempat sebagai acuan pemberian bansos.

"Kita sudah mendapatkan data usulan dari Pemda DKI kemarin sudah diterima," katanya.

Juliari mengatakan pemerintah juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang belum menerima bansos sebelumnya.

Dengan rincian bantuan senilai 600 ribu yang akan diberikan selama 3 bulan.

"Untuk seluruh keluarga yang di dalam DTKS yang belum menerima bansos seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau nanti kartu pra kerja," ujar Juliari.

Baca: BREAKING NEWS Kasus Corona 7 April di Indonesia Naik Jadi 2.738 Kasus, 221 Meninggal, 204 Sembuh

Penjelasan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa sejumlah program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat Covid-19 harus benar-benar tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta.

"Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi dikutip dari setneg.go.id.

Baca: Pesan Najwa Shihab untuk Masyarakat Agar Tak Kebablasan Menjaga Jarak hingga Hilang Rasa Kemanusiaan

Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya. Keterlibatan pemerintah daerah dan desa juga diminta Presiden untuk diperhatikan.

Kemudian, Jokowi meminta agar penyaluran jaring pengaman atau bantuan sosial tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin dengan mekanisme penyaluran yang dibuat juga seefisien mungkin.

"Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat."

"Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah," kata Presiden.

Untuk diketahui, sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah telah ditetapkan pemerintah dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp 110 triliun.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)