Virus Corona
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Buka Data Penyebaran Covid-19
Selain terkait anggaran penanganan Covid-19, Komisi VIII DPR meminta pemerintah membuka peta penyebaran virus corona di Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja (raker) secara virtual dengan Kepala BNPB yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, Senin (6/4/2020).
Selain terkait anggaran penanganan Covid-19, Komisi VIII DPR meminta pemerintah membuka peta penyebaran virus corona di Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan peta tersebut berguna supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan daerah yang penyebarannya harus dihambat lebih dulu.
Baca: Petugas Kesehatan Kenakan APD Evakuasi Seorang Pria yang Mendadak Tak Sadarkan Diri di Pademangan
"Peta atau zona penyebaran virus corona ini Pak, karena kalau tidak, tidak bisa kita hambat semaksimal mungkin, maka imigrasi COVID-19 ini akan mengkhawatirkan sekali," kata Yandri.
Komisi VIII DPR juga meminta pemerintah lebih menggencarkan lagi sosialisasi bahaya virus Corona ataupun kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebarannya.
Sebab, kata Yandri, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui.
Baca: Perawat Muda Meninggal Dunia setelah Rawat Pasien Corona 12 Jam Non-Stop, Bahkan Tanpa APD Lengkap
"Ini di dapil saya mereka tidak mengetahui dampak COVID-19. Kalau masyarakat tidak sadar, kalau tidak kita batasi, maka ini sangat mengkhawatirkan sekali. Maka itu kita ingin mengetahui bagaimana koordinasi Gugus Tugas dengan pemerintah daerah," ujarnya.