Catatan TePI Indonesia: Darurat Demokrasi di Tengah Darurat Kesehatan!

Oleh Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia

Konferensi Pers Online Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) yang pertama, Senin (06/04/2020) siang, menyoroti situasi politik kekinian di tengah pandemi covid-19.

Ini semacam inisiatif kecil untuk tetap memelihara tradisi kontrol publik terhadap proses demokrasi dan jalannya pemerintahan. Hal ini terasa penting ditengah fokus masyarakat yang tersita oleh isu corona.

Jadi kami ingin terus menumbuhkan semangat dan kesadaran publik untuk tetap krits, agar situasi ini tak dimanfaatkan oleh para elit politik dan pemerintah untuk mendorong kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Kami menilai perhatian publik terhadap isu-isu demokrasi turun drastis, dilindas isu Corona. Bagaimana pun tetap penting mengawal jalannya demokrasi agar tak diselewengkan untuk kepentingan tertentu.

Sejalan dengan itu, kami meminta agar pembuat kebijakan untuk menahan diri, baik Presiden dan DPR, untuk tidak mendorong dan mengambil kebijakan yang membutuhkan keterlibatan publik dalam situasi seperti ini. Sebab kami menyakini bahwa saat ini partisipasi publik akan sangat minim atau bahkan tak ada sama sekali.

Kami melihat bahwa beberapa waktu terakhir ini muncul banyak rencana kebijakan yang meresahkan rakyat sehingga menimbulkan kontroversi, seperti pemberlakuan darurat sipil untuk penanganan pandemi corona, rencana pembebasan tahapan korupsi, rencana DPR dan Pemerintah untuk tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dll.

Secara khusus, menurut saya, terus melakukan pembahasan RUU kontroversi seperti RUU Omnibus Law dan lain-lain, rasanya merupakan perbuatan yang tak etis ditengah kuatir dan derita rakyat menghadapi pandemi Corona. Apalagi kita tahu bahwa RUU ini diwaktu muncul mendapatkan penolakan banya pihak. Repotnya, jika ini tetap dilanjutkan pembahasannya, maka bisa dipastikan ekspresi penolakan tak akan muncul secara maksimal, mengingat pembatasan-pembatasan yang kini banyak terjadi.

Ini juga menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan tak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta sense of crisis terhadap apa yang sekarang sedang dialami oleh rakyat. Padahal solidaritas dan kepedulian sosial saat ini sangat dibutuhkan agar bangsa ini bisa segera keluar dari situasi darurat kesehatan yang sekarang terjadi.

Sebaiknya para elit politik dan pemerintahan fokus saja untuk penanganan pandemi corona ini, yang masih terlihat banyak masalah dan kelemahan. Komitmen dan kesungguhan penanganan pandemi itu akan teruji dan terlihat dari seberapa efektifnya efek dan akibat dari apa yang dilakukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itu dibutuhkan fokus dan sinergi semua pihak agar hasilnya maksimal.

Dalam situasi darurat kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar ini, kita berharap tidak diambil kebijakan yang membutuhkan keterlibatan dan legitimasi moral publik yang kuat. Sebab jika itu tetap terjadi maka kebijakan itu akan cacat secara prosedural dan substansi, dengan sendirinya juga akan cacat implementatif.

Karena keterlibatan publik secara prosedural dan substansi sangat penting dalam proses sebuah regulasi. Bukankah sejatinya regulasi itu dibuat untuk kepentingan rakyat banyak? Dan, kebijakan yang tidak mendapatkan partisipasi publik akan sulit untuk direalisasikan untuk kepentingan rakyat banyak. (*)