Demokrat Serukan Pemerintah Lakukan Lockdown di Wilayah Terinfeksi Corona

TRIBUNNEWS.COM - Menyikapi kasus pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang terus bertambah jumlahnya, Partai Demokrat menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown.

Partai Demokrat memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan lockdown dalam jangka pendek, terutama wilayah yang terinfeksi virus corona.

"Melakukan “lockdown” dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi Corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali," kata Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pernyataan persnya.

Opsi lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi, namun menurutnya keselamatan rakyat adalah yang pertama dan utama.

Meski melakukan lockdown, namun terkait pendistribusian bahan-bahan pokok menurutnya harus tetap lancar.

Dengan begitu maka diharapkan bisa meminimalisi menyebarnya virus corona.

Baca: 2 Pejabat Kota Bogor Positif Corona Termasuk Bima Arya, Dinkes Sudah Lakukan Tracing

Baca: Mengenal Rapid Test Virus Corona? Begini Arti dan Penjelasannya

Demokrat juga mendorong agar pemerintah memperbaiki akurasi data serta menginformasikan secara transparan kepada masyarakat terkait perta penyebaran Corona.

Selain itu, juga perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih waspada dan kebijakan penanganannya akan lebih cepat dan tepat.

Menurut AHY, upaya penghentian penyebaran virus corona ini perlu dilakukan secara intensif, masif dan terkoordinasi.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait alokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini, utamanya fasilitas kesehatan.

"Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak," terang AHY.

"Kita perlu melakukan evaluasi APBN untuk me-realokasi anggaran negara, utamanya dari sektor sektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan," tambahnya.

Demokrat mengingatkan, perhatian pemerintah untuk wilayah desa dan kota sama pentingnya, namun pemerintah mesti memerhatikan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan dan kepadatan penduduk yang tinggi.

"Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat," jelas AHY.

Baca: Politikus Demokrat: Imbauan Beraktivitas dari Rumah Perlu Dibarengi Dengan Perintah Lockdown

Baca: Pandemi Corona, Jokowi Minta Pangkas APBN-APBD Tak Prioritas

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sebelumnya telah mengeluarkan instruksi terkait penanganan Covid-19 di Indonesia yang telah menyebar di sejumlah provinsi.

Jokowi ingin semua pihak memprioritaskan pencegahan Covid-19 agar tak menyebar lebih luas lagi.

Ia mengimbau masyarakat agar mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

"Kita terus menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak, social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran Covid-19," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2020).

Jokowi juga memirintahkan untuk segera dilakukan rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih luas.

Hal ini untuk mendeteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar Covid-19, sehingga bisa dilakukan pencegahan lebih awal.

"Saya minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit."

"Baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," kata Jokowi dikutip Tribunnews.com.

Jokowi juga meminta agar para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 dilengkapi dengan sarana dan alat pelindung diri (APD) yang memadai.

(Tribunnews.com/Tio)