Anggota DPRD Blora yang Marah Dicek Kesehatan Pernah Terjerat Kasus Korupsi, Hartanya Rp 9,9 M

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah anggota DPRD Blora, Jawa Tengah marah dan membentak petugas medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora.

Mereka tak terima ketika akan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Insiden yang memperlihatkan aksi tak pantas 'wakil rakyat' ini terjadi di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/3/2020).

Anggota DPRD Blora ini baru saja tiba dari kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam video amatir berdurasi 2 menit tersebut, terlihat jelas seorang anggota DPRD Kabupaten Blora yang diketahui bernama Warsit marah-marah di hadapan tim medis DKK Blora.

Baca: Anggota DPRD Blora Nekat Kunker ke Lombok saat KLB Corona, LSM Geram: Tak Beda dengan Anak TK

Baca: Baru Dari NTB, Anggota DPRD Blora Tolak Tes Kesehatan, Bentak-bentak dan Tantang Petugas

Anggota DPRD Blora yang mengenakan topi serta baju biru tersebut membentak-bentak tim medis.

Bahkan, rekan-rekan Warsit sesama anggota DPRD juga ikut mendukungnya.

"Kamu pejabat enggak? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Kita DPR, bukan anak gembala."

"Pakai aturan. Pakai undang-undang," ujarnya dengan nada tinggi.

"Perintah dari mana, Pak?" sahut anggota DPRD Blora yang lain.

Baca: Anggota DPRD Blora Ngamuk Tak Mau Dites Corona, Bohongi Tim Medis Sampai Nunggu di Parkirsan RSUD

Baca: Anggota DPRD Blora Marah-Marah Tolak Dicek Kesehatan Sepulang Kunker dari Lombok, Ini Kronologinya

Tim medis DKK Blora yang hendak menjalankan tugasnya hanya bisa menjawab pelan sepatah dua patah kata.

Tak berhenti di situ, anggota legislatif dari Partai Hanura itu terus saja meninggi omongannya di hadapan tim medis DKK Blora.

"Ada undang-undangnya. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita."

"Mana surat tugasnya? Kita DPR kunjungan ada undang-undangnya. Bukan teroris, bukan nganu," bentak Warsit.

Sekali lagi, Warsit tak mau diperiksa kesehatannya dan mempersilakan pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit.

"Kita siap diperiksa di mana saja. Enggak ada surat tugasnya, ayo ke rumah sakit," bentaknya.

"Iya, Pak," tutur seorang tim medis DKK Blora.

Baca: VIDEO Viral Anggota DPRD Blora Emosi dan Menolak Tes Kesehatan setelah Kunker: Perintah dari Mana?

Baca: Video Anggota DPRD Blora Tolak Tes Kesehatan & Bentak Petugas: SOP Mana, Kita DPR Bukan Anak Gembala

Belum sampai melangkah, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora yang lain menyahut dengan lantang.

"Njajal Bupatine sesuk prikso (Coba Bupatinya besok periksa)," teriaknya.

Mendengar hal itu, Warsit kembali memanas di hadapan tim medis DKK Blora.

"Oh iya, saya tanya, jikalau masyarakat dari luar kota masuk ke Blora diperiksa, berarti setiap malam kamu memberhentikan bus luar kota ya?"

"Terus Bupati sekeluarga ke Yogyakarta kamu periksa enggak? Terus Wakil Bupati sekeluarga ke Jakarta kamu periksa enggak?" ujar Warsit lagi.

Sekali lagi, tim medis DKK Blora merasa bingung untuk menjawab dan hanya menundukkan kepala.

Momen anggota DPRD Blora marah-marah tersebut lantas viral di media sosial dan menuai banyak respons dari warganet.

Tentu saja banyak warganet yang mengkritik dan menyayangkan aksi tak pantas yang dilakukan para wakil rakyat tersebut.

Mengingat virus corona tengah menjadi wabah di Indonesia bahkan pemerintah menetapkan pandemi corona sebagai bencana nasional.

Rupanya, sosok anggota DPRD yang marah-marah terhadap tim medis itu adalah Warsit.

Pada Pileg 2019, politisi dari Partai Hanura itu maju mewakili daerah pemilihan (dapil) 3 Blora.

Dapil 3 Blora meliputi Kecamatan Jati, Kradenan, dan Randublatung.

Warsit mengumpulkan suara sebanyak 4.777 yang mengantarkannya kembali duduk ke kursi DPRD.

Dari penelusuran Tribunnews.com, Warsit pernah masuk menjadi satu di antara caleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi pada Pileg 2019.

Bersama dengan 48 caleg eks koruptor lainnya, Warsit maju ke tingkat DPRD kabupaten/kota dan kembali masuk ke DPRD Blora.

Dikutip dari Kompas.com, Warsit pernah terjerat kasus korupsi pos tunjangan DPRD dari APBD 2004 Kabupaten Blora senilai Rp 5,6 miliar pada 2008.

Saat itu, Warsit menjadi Ketua DPRD dan melakukan korupsi bersama Sekretaris DPRD Sukarno dan Kepala Bagian Keuangan Erna Marliana.

Atas tindakannya ini, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora memvonis Warsit dengan hukuman dua tahun penjara, Agustus 2009.

Masih dari Kompas.com, Warsit pernah mengajukan kasasi terhadap hukuman yang dijatuhkan kepadanya, tapi kemudian ditolak Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, dari harta kekayaan yang dilaporkan KPK saat maju kembali sebagai anggota DPRD Blora, Warsit memiliki harta kekayaan senilai Rp 9.974.522.365.

Dikutip dari situs resmi elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Warsit didominasi oleh kepemilikan 23 bidang tanah dan bangunan.

Nilai aset tanah dan bangunan yang dimiliki Warsit mencapai Rp 9.550.000.000.

Sebagian besar tanah dan bangunan milik Warsit berada di Blora sedangkan dua lainnya di Semarang dan Bekasi.

Selain itu, Warsit memiliki aset empat unit motor dan empat unit mobil yang nilainya mencapai Rp 796 juta.

Warsit masih memunyai aset berupa kas dan setara kas dengan nilai Rp 93.522.365.

Sayangnya, ia memiliki utang senilai Rp 465 juta sehingga mengurangi jumlah kekayaannya.

Saat Pileg 2019, nama Warsit sebenarnya sempat dicoret dalam daftar caleg sementara di Pileg 2019 karena ia adalah mantan napi kasus korupsi.

Namun sesuai putusan Mahkamah Agung (MA), caleg eks koruptor itu dikembalikan hingga akhirnya masuk di Daftar Caleg Tetap ( DCT) Pileg 2019.

Pembelaan Rekan Warsit

Walau aksi Warsit dan sejumlah anggota DPRD Blora lain menjadi sorotan, tapi Ketua DPRD Blora, M Dasum menyatakan, apa yang terjadi di lokasi, tidak seheboh di media sosial.

"Style-nya memang seperti itu. Tapi endingnya, semua anggota Dewan mau kok, nurut sesuai aturan dan saran pemerintah. Mereka mau dicek semua," ucapnya, Jumat (20/3/2020).

Politikus PDIP itu menegaskan saat kejadian, anggota DPRD akhirnya mau dicek kesehatannya.

Sudah saatnya, kata dia, pihaknya lebih waspada dan hati-hati menghadapi wabah pandemik global ini.

Ia menceritakan, dari 45 anggota dewan 37 orang berangkat ke Mataram, NTB.

Dari Juanda, kata dia, beberapa anggota dijemput menggunakan mobil pribadi, kereta api, dan bus.

"Kebanyakan menggunakan bus yang turun di terminal. Semuanya akan diperiksa termasuk yang naik mobil dan kereta. Intinya semua mendukung," kata dia, dikutip Tribunnews.com dari Tribun Jateng.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Tribun Jateng/mamdukh adi priyant) (Kompas.com/Puthut Dwi Putranto Nugroho)