Pandangan Ganjar Pranowo Soal Lockdown Terkait Corona: Menjadi Bahasa Politis

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan belum memikirkan untuk ke arah lockdown di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang makin meluas.

Menurutnya, saat ini istilah lockdown dibaca menjadi dua sisi, yakni sesuatu yang mengerikan dan saat ini menjadi bahasa politis.

"Barangkali istilah lockdown itu kemudian menjadi satu istilah yang diksinya itu dibaca dua, satu sisi mengerikan banget, yang satu bisa dibaca sebagai politik," kata Ganjar saat berbicara di Satu Meja the Forum Kompas TV, Rabu (18/3/2020) malam.

Penggunaan istilah lockdown menurutnya akan menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat, sebab banyak yang pemahamannya kurang bagus dengan istilah itu.

"Jadi cerita lockdown itu kemudian menjadi bahasa politis, bisa dipahami dengan berbagai cara, mereka yang pemahamannya bagus menerima ini dengan enak saja, mereka yang pemahamannya tidak bagus panik yang akan muncul," kata Ganjar.

Baca: Rapat Terbatas, Ganjar Pranowo Tutup 40 Tempat Hiburan dan Destinasi Wisata 11 Kota di Jawa Tengah

Baca: MUI Sambut Baik Pembatalan Acara Keagamaan di Tengah Wabah Corona

Ganjar mengaku sudah bertemu dengan masyarakat dan bertanya terkait lockdown, dan menurutnya banyak masyarakat yang tak siap jika dilakukan lockdown.

Banyak dari masyarakat yang khawatir terkait kebutuhan ekonomi serta jaminan hidup ketika dilakukan lockdown.

Ia menyarankan untuk lebih menggunakan istilah yang sesuai UU Kesehatan, yakni isolasi dibanding kata lockdown.

"Konsep di UU Kesehatan jelas, isolasi saja, maka pakai istilah isolasi ini maka metode-metode yang lebih sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ini bisa dilakukan," jalas Ganjar.

Ganjar juga terus menekankan agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi situasi ini.

Menurutnya masyarakat perlu mewaspadai masalah ini, namun ia menakankan agar tidak panik.

Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait menangani kasus covid-19 agar tidak semakin meluas penyebarannya.

Di Jawa Tengah saat ini, Ganjar mengatakan kasus per Rabu (18/3/2020) terdapat total 10 kasus posisit covid-19 dengan rincian 3 kasus meninggal dan 7 masih dalam perawatan.

Berdasar informasi di situs Corona.Jatengprov.go.id, pada Kamis (19/3/2020) pukul 07.00 WIB, kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanayk 1.870, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 83 orang.

Baca: Virus Corona Semakin Menyebar, Jokowi Perintahkan Rapid Test Covid-19 Massal

Baca: Menkes Dianggap Remehkan Covid-19, Seskab: Sudah Disampaikan ke Presiden

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengimbau kepada maysrakat untuk tetap tenang dan tidak panik mengahadapi pandemi ini.

Jokowi menyatakan saat ini yang perlu dilakukan adalah menjaga jarak dan mengurangi tempat kerumunan yang berisiko membawa lebih besar penyebaran Covid-19.

"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi dari satu tempat, ke tempat yang lain," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Jokowi juga meminta kepada kepala daerah yang akan membuat kebijakan besar terkait penanganan virus corona agar membahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Untuk memudahkan berkomunikasi, ia meminta kepada daerah untuk selalu komunikasi dengan kementerian terkait serta satgas Covid-19.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait Covid-19, harus dibahas dulu dengan pemerintah pusat," jelasnya.

"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada dearah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas Covid-19" lanjutnya.

Baca: Cara Virus Corona (Covid-19) Hidup, Berikut Gejala dari Hari ke Hari

Terkait lockdown, ia menegaskan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Tio)