Ridwan Kamil Ungkap Jawa Barat Sudah Siapkan Skenario Jika Terjadi Lockdown, Stok Pangan Aman

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwal Kamil menegaskan bahwa daerah yang dimpimpinnya sudah mengantisipasi dan siap jika akan diberlakukan lockdown oleh pemerintah pusat.

Ridwan Kamil mengaku telah membahas persoalan lockdown dengan jajarannya guna mengantisipasi kemungkinan terburuknya.

Hal itu diungkapkan Ridwal Kamil saat berbicara di Indonesia Lawyers Club yang membahas Pro & Kontra Lockdown, Selasa (17/3/2020) malam.

Pihaknya telah menyiapkan skenario terkait pentupan jalan dan juga penyaluran bahan pokok makanan jika nanti benar-benar dilakukan lockdown.

Berdasar laporan yang ia terima dari Bulog, menurutnya ketersediaan pangan di Jabar sudah mencukupi jika terjadi lockdown.

"Insyaallah kami siap, karena dalam kondisi hari ini, hitungan cadangan gula, beras dan lain-lain," kat Emil, sapaan akrabnya.

Baca: Ridwan Kamil Negatif Corona, Sempat Bertemu Menteri Perhubungan di Kertajati

Baca: Yakin Menteri Perhubungan Tertular Corona Bukan di Kertajati, Ridwan Kamil: Argumentasi Itu Gugur

Baca: Jokowi Belum Terpikir Lockdown, Amankah Stok Pangan jika Cara Ini Diterapkan?

Terkait masalah pendistribusian ke warga, pihaknya juga telah menyiapkan simulasi agar nantinya tidak terjadi kerusuhan.

"Dan kami sudah simulasikan, bagaimana warga mendapatkan jika lockdown terjadi, sehingga tidak ada rusuh, tidak ada orang yang mengambil keuntungan, dengan sebuah prosedur yang sedang kita siapkan," lanjutnya.

Selain masalah pangan, Emil juga sudah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri untuk menyiapkan skenario penutupan jalan.

"Dengan TNI-Polri kita sudah menyiapkan skenario lockdown, bagaiman jalan-jalan ditutup oleh beberapa personil, Polda dan Pangdam sudah aktif bersama kami," jelas Emil.

Pihaknya juga telah menyiapkan barak-barak TNI untuk mengantisipasi, jika nantinya antrian pasien corona di layanan kesehqtan menumpuk.

"Termasuk juga pola-pola jika lockdown ini menghasilkan sebuah situasi pasien begitu banyak, maka barak-barak tentara di Jawa Barat sudah kami rapatkan, sedang disiapkan untuk skeario terburuk," kata orang nomor satu di Jabar ini.

Baca: Formappi: Tak Perlu Lock Down Atasi Wabah Virus Corona

Baca: Virus Corona Menyebar di Luar China, 4 Negara Lock-down Warganya

Baca: Italia Seperti Kota Mati, Jalanan Lengang, Restoran Sepi Sejak Lock Down Diberlakukan

Emil menegaskan bahwa Jawa Barat akan taat pada protokol pemerintah pusat dalam penanganan covid-19 ini.

Ia setuju bahwa persoalan lockdown merupakan kebijakan dari pemerintah pusat karena konsekwensinya cukup besar.

"Kalau diyakini suplai pangan itu siap, saya kira itu opsi bisa dilakukan, tapi kalau suplai logistik dan pangan tidak siap, ini akan menimbulkan kechaosan kekacauan yang luar biasa, sehingga akhirnya tujuan yang dimaksud tidak terjadi," ungkapnya.

Namun ia juga mengingatkan bahwa opsi lockdown juga banyak sisi positifnya jika persiapan yang dilakukan terukur sehingga dapat mengantisipasi dampak yang terjadi.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan taat pada protokol pemerintah pusat, urusan lockdown ini mohon dipertimbangakan, banyak positifnya juga, dengan syarat memang kesiapannya terukur dan dampaknya terukur," tutup Emil.

Baca: Penjelasan Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia soal Bagaimana Menyikapi Virus Corona

Baca: Cara Membuat Hand Sanitizer dan Cara Cuci Tangan Sesuai Rekomendasi WHO

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memperpanjang masa darurat Covid-19 hingga 29 Mei 2020. 

Presiden Joko Widodo menginginkan agar kepala daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika ingin membuta kebijakan yang berdampak besar terkait covid-19 ini.

Untuk memudahkan berkomunikasi, ia meminta kepada daerah untuk selalu komunikasi dengan kementerian terkait serta satgas Covid-19.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait Covid-19, harus dibahas dulu dengan pemerintah pusat," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada dearah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas Covid-19" lanjutnya.

Terkait lockdown, ia mengeaskan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," lanjutnya.

Baca: Cara Virus Corona (Covid-19) Hidup, Berikut Gejala dari Hari ke Hari

Baca: Kenali 5 Ciri-ciri Orang Terinfeksi Virus Corona, Berikut 11 Cara Pencegahan Covid-19!

Sementara itu, kasus positif corona di Indonesi terus meningkat dalam waktu dua sejak terkonfirmasi kasus pertama.

Per Selasa (17/3/2020), kasus positif corona di Indonesia mencapai 172 kasus, bertambah 38 orang dari pengumuman terakhir yang dilakukan pada Senin (16/3/2020), sore.

Sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan sembuh.

Juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan corona, Achmad Yurianto mengatakan penambahan terbanyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.

Lebih lanjut, dijelaskan Yurianto, secara umum kondisi pasien yang dirawat sudah membaik.

"Ada penambahan kasus baru sebanyak 20 orang dari pemeriksaan spesimen yang dilakukan Badan Litbang Kesehatan."

"Dan ditambah 6 orang dari spesimen yang diperiksa Universitas Airlangga," kata Yuri saat konfrensi pers Selasa (17/3/2020) seperti disiarkan YouTube BNPB.

(Tribunnews.com/Tio)