Produsen Lokal Keberatan Impor Food Tray untuk MBG Dipermudah, Begini Tanggapan Menteri Budi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan keputusan pemerintah mempermudah impor food tray atau wadah makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan berarti pemerintah tidak menggunakan produk dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mempermudah impor wadah makanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Kebijakan itu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang membutuhkan pasokan wadah makanan dalam jumlah besar.

"Food tray ini kan memang dibuka ya itu untuk kepentingan makan bergizi gratis karena kita banyak membutuhkan produk itu," kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Budi menekankan bahwa meskipun impor diperbolehkan, bukan berarti produk lokal tidak digunakan atau dilarang dalam penggunaan untuk MBG.

"Kalau misalnya di dalam negeri saja kan kita juga tidak melarang menggunakan produksi di dalam negeri, tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar," ujar Budi.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) meminta pemerintah tidak melonggarkan kebijakan impor food tray atau nampan makanan.

Rencana pelonggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bisa mengancam produsen dalam negeri.

Sekretaris Jenderal AAPMAKI Alie Cendrawan, menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2025 telah membuka jalan bagi semua kalangan untuk mengimpor food tray.

"Namun yang lebih berbahaya lagi bukan itu sebenarnya, yang telah berjalan selama ini yaitu penyelundupan, masukkan food tray itu tahu dari mana asalnya," kata Alie dalam konferensi pers, Kamis (31/7/2025).

Ia menilai produk impor yang masuk tidak sesuai standar dan berisiko mencemari makanan. Bahan food tray yang tidak memenuhi standar bisa berkarat dan memicu kontaminasi.

Baca juga: Pemerintah Permudah Impor Food Tray untuk Program Makan Bergizi Gratis

Alie berharap pemerintah menyerap produksi lokal. Ia menyatakan produsen dalam negeri siap menambah investasi jika permintaan meningkat.

"Sehingga janganlah dibuka kerannya (impor), sehingga kami baru-baru tumbuh langsung layu, mati lagi," ujarnya.

Produsen dalam asosiasi disebut siap bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan program gizi nasional.

Awalnya, menurut Alie, pemerintah mengajak pengusaha untuk mendukung program MBG. Salah satu bentuk dukungannya dengan memproduksi food tray dan peralatan makan lainnya.

Pemerintah kala itu berharap kebutuhan nampan tidak dipenuhi dari luar negeri agar industri lokal tumbuh dan menyerap tenaga kerja.

Baca juga: Pengakuan Korban Penipuan MBG di Solo, Telah Renovasi Dapur dan Dijanjikan 200 Porsi Setiap Hari

"Berangkat dari situ, maka kami-kami ini berinvestasilah di pabrikan. Dalam investasi itu tidak satu dua perak, miliar-miliaran," katanya.

Investasi yang telah digelontorkan produsen anggota Apmaki sejauh ini diperkirakan mencapai Rp 300 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, pengurus Apmaki sekaligus produsen food tray, Robert Susanto, menjelaskan telah melakukan diversifikasi usaha dari sektor otomotif ke produksi nampan.

Dari sekitar 25 anggota Apmaki, kapasitas produksi nasional bisa mencapai 10 juta unit food tray per bulan.

"Itu belum dalam kondisi digas secara maksimum. Dengan kondisi sedang-sedang saja sudah mampu 10 juta per bulan. Jadi sangat disayangkan kalau ada keluar statement dalam negeri itu belum mampu," kata Robert.

Impor Food Tray Dimudahkan

Pemerintah mempermudah impor food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian deregulasi 10 produk import oleh pemerintah. Jumlah kode HS dari food tray yang dipertimbangkan dalam deregulasi ini ada dua.

"Food tray ini adalah produk untuk penunjang program makan bergizi. Jadi, kami berikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

Impor food tray diusulkan tidak ada larangan dan pembatasan (lartas) karena suplai dari dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengimpor food tray atau wadah makanan dari China sebagai kemasan MBG.

Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, food tray diimpor dari China karena di Indonesia belum ada yang memproduksinya. "Ketika saya menggunakan food tray itu, itu kan belum ada satupun di Indonesia yang memproduksi itu,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (22/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

"Saya minta untuk tolong cari food tray yang seperti itu, ternyata ada. Karena itu sebenarnya produk dagangan biasa dan jarang ada yang menggunakan,” ujar dia.

Dadan mengatakan, setelah food tray itu digunakan untuk MBG, kini model food tray tersebut menjadi populer. “Sekarang jadi populer, kenapa? Karena setelah kami uji coba, itu sangat praktis, bagus, higienis, dan tahan lama,” ujarnya.

Akhirnya produk tersebut banyak dibutuhkan karena kualitas yang bagus. Melihat potensi tersebut, Dadan kemudian mendorong agar industri dalam negeri untuk bisa ikut berkontribusi.

"Nah demand itulah yang kemudian meningkat karena jauh lebih baik dibandingkan produk lainnya. Akhirnya pasti akan mendorong adanya industri dalam negeri,” lanjut dia.

Sebelumnya, ketika produk food tray itu masih impor dari China, produk tersebut sempat mengalami masalah saat pengiriman. Hal ini karena prosedur yang dilakukan tidak sesuai.

Namun, Dadan memastikan bahwa hal ini sudah tidak terjadi lagi. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong industri lokal terlibat dalam suksesnya program MBG. “Ada kontainer yang tertahan. Tapi menurut saya sekarang sudah tidak ada. Itu karena para pihak yang melakukannya tidak dengan prosedur yang sesuai,” ujarnya.

“Karena ada beberapa pihak yang lancar-lancar saja karena melakukannya dengan prosedur yang sesuai. Tapi kemudian kita sekarang sedang mengkaji keberadaan industri lokal,” tegas dia.

Dadan menegaskan saat ini BGN diminta untuk mengkaji penggunaan food tray dalam negeri sebagai wadah makanan bagi MBG. “Kita sedang diminta untuk mengkaji itu agar kita bisa melakukan produksi dalam negeri,” tegas dia.