Aset BNI Tumbuh Jadi Rp 310,4 triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja keuangan BNI yang positif itu tidak terlepas dari pengelolaan aset yang prudent. Aset BNI  berkembang pada aset-aset produktif, tidak hanya produktif bagi bank, tetapi juga pada perekonomian secara umum. Aset BNI tumbuh 15,6 persen pada akhir kuartal III 2012 dibandingkan kuartal III tahun 2011, menjadi Rp 310,4 triliun.

Pertumbuhan aset tersebut terutama tercipta oleh nilai kredit yang tumbuh 14,8 persen, yakni dari Rp 160,7 triliun pada triwulan III 2011 menjadi Rp 184,5 triliun pada periode yang sama tahun 2012. Ini menunjukkan aset produktif yang dimiliki BNI terus meningkat, dan menjadi sumber pendapatan utama.

Sekitar 35 persen, atau porsi terbesar, dari total kredit BNI mengalir pada segmen korporasi. Dari delapan sektor yang menjadi fokus aliran kredit korporasi BNI, proyek infrastruktur menjadi target yang diutamakan. Kondisi ini pun menjadi catatan khusus dukungan BNI terhadap perekonomian nasional yang sedang sangat membutuhkan penambahan infrastruktur.

BNI juga menyokong sektor penghasil lapangan kerja massal, yakni manufaktur, karena 18 persen dari total kredit, atau komposisi terbesar, mengalir ke sektor ini. Lebih dari itu, komitmen BNI terhadap pelaku bisnis pemula yang bergerak pada tingkatan usaha kecil dan menengah juga dominan dari segi pertumbuhannya.

Kredit untuk pelaku usaha menengah tumbuh 21,8 persen, yakni dari Rp 26,9 triliun pada kuartal III 2011 menjadi Rp 32,7 triliun per kuartal III 2012. Ada pun aliran kredit untuk para pengusaha kecil tumbuh 17,8 persen, yakni dari Rp 28,2 triliun pada kuartal III 2011 menjadi Rp 33,2 triliun pada kuartal III 2012.

Aset juga tumbuh karena peningkatan fortofolio BNI pada obligasi yang diterbitkan oleh negara RI, dari Rp 33 triliun pada kuartal III 2011 menjadi Rp 40 triliun pada kuartal III 2012, atau melonjak 21,2 persen.

Ini berarti BNI turut berkontribusi secara tidak langsung mendanai program-program pemerintah yang produktif. Sebagaimana diketahui, surat utang negara yang diterbitkan Kementerian Keuangan kerap digunakan untuk pendanaan program yang bernilai tambah, terutama infrastruktur. (*)

BACA JUGA:

• KPR BNI Fokus Kepada Nasabah Rumah Pertama
• Bankaltim Masih Minus Dalam Penyaluran Kredit
• Asuransi Penopang Ekonomi Indonesia