Petani Australia Desak Pemerintah Sepakati Perdagangan Bebas Dengan RI

Petani Australia mendesak perdana menteri baru negara itu, Scott Morrison, untuk menyepakati perdagangan bebas dengan Indonesia. Dia akan mengunjungi di Jakarta yang sekaligus menjadi kunjungan luar negeri pertamanya sebagai PM Australia.

PM Morrison yang menggantikan Malcolm Turnbull dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kesepakatan perdagangan bebas kedua negara telah dibicarakan selama 8 tahun terakhir.

Dari pihak Australia, ekspor gandum mencakup sekitar separuh dari perdagangan dengan Indonesia. Kalangan petani berharap hal ini dapat diperluas di bawah kesepakatan perdagangan (FTA).

"Untuk sektor biji-bijian, mungkin ini hal paling penting yang kami miliki untuk beberapa waktu," kata Andrew Weidemann, seorang petani gandum dari negara bagian Victoria.

"Ini penting terutama karena kita bersaing dengan negara-negara penghasil gandum lainnya," katanya.

Ekspor ternak, gula, daging sapi dan kapas merupakan lima komoditi pertanian utama Australia yang diekspor ke Indonesia.

Jika ditandatangani, ini akan menjadi perjanjian perdagangan keempat yang dicapai Australia di Asia, menyusul Korea Selatan, Jepang dan China.

Senator Simon Birmingham yang menjabat Menteri Perdagangan telah bertolak ke Jakarta kemarin.

PM Morrison sebelumnya mengatakan dengan melakukan kunjungan luar negeri pertama sebagai Perdana Menteri ke Indonesia, pihaknya ingin menegaskan pentingnya hubungan kedua negara.

Australia dan China menandatangani FTA pada Desember 2015 dan ekspor pertanian Australia meningkat 10 persen - lebih dari $ 1 miliar - di tahun berikutnya.

Lebih dari 20 persen ekspor hasil pertanian Australia dikirim ke China dengan nilai $ 11 miliar.

Perkiraan ekonomi menunjukkan Indonesia berkemungkinan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia.

Namun sampai saat ini, Indonesia belum menjadi salah satu dari 10 mitra dagang utama Australia.

Petani ingin lebih banyak akses ke Asia

Ketua Federasi Petani Nasional Fiona Simson mengatakan FTA menetapkan syarat-syarat perdagangan namun tidak menjamin akses pasar.