Dewan Minta Pemkab Selesaikan Konflik

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM MELAWI,-Ketua Komisi C DPRD Melawi, Iif Usfayadi meminta kepada pemerintah daerah bisa menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan akibat masuknya perusahaan perkebunan di sejumlah wilayah di Kabupaten Melawi.

"Banyak sekali koflik sosial yang terjadi di masyarakat, mulai dari masalah pembebasan lahan, bagi hasil sampai dengan ganti rugi lahan yang belum dibayar oleh perusahaan, saya minta persoalan ini segera diselesaikan," kata Iif kepada Tribun Senin (4/2/2013).

Iif mengatakan, sebagai dewan yang mempunyai fungsi pengawasan, dirinya menyambut baik dengan masuknya investor di Kabupaten Melawi, namun jangan justru setelah perusahaan masuk justru menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat.

"Jika perusahaan tidak bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi sebaiknya angkat kaki dari Melawi, kami sebagai masyarakat Melawi merasa dirugikan dengan banyaknya konflik yang terjadi," katanya.

Iif mengatakan, adanya perusahaan perkebunan sejatinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya dengan program CSR. Perusahaan juga harus melakukan pembangunan di daerah sekitar tempat mereka operasional.

"Perusahaan jangan hanya ingin untungnya saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Sebab ketika pemerintah memberikan ijin berarti mereka telah terikat perjanjian, dan ini saya pikir sudah harus dipahami oleh perusahaan," tandasnya.

Konflik sosial yang saat ini masih terjadi diantaranya di Desa Lekong Nyadom Kecamatan Ella, dan di Kecamatan Belimbing, masyarakat di daerah tersebut mengaku tidak diperhatikan hak-haknya oleh  pihak perusahaan perkebunan.(Ali)

Baca  Juga  :

• Asmin Amin : PAW Anis Matta Harus Sesuai UU 47 detik lalu
• Depkeu RI Akan Tawarkan Sukuk Ritel 19 menit lalu
• Dua Oknum Polisi Diduga Peras Tersangka Narkoba 25 menit lalu