Koran Bergambar Syur di Sekolah Dasar Terus Menuai Reaksi

TRIBUNNEWS.COM  CICALENGKA, - Mudah masuknya sejumlah media mingguan dan bulanan yang isinya mengandung unsur pornografi ke sejumlah SD di Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu, akhirnya membuat mantan wartawan sekaligus pendiri salah satu media mingguan di kabupaten tersebut, Nurdin Sanjaya, angkat bicara. Menurutnya, media-media itu sebenarnya tidak bersalah.

"Tapi ada sistem yang salah di UPTD TK dan SD serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung," ujar Nurdin ketika ditemui Tribun di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (20/1/2013) siang.

Dikatakan Nurdin, setiap wartawan media mingguan dan bulanan di Kabupaten Bandung sebenarnya sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahkan, karena keahlian mereka, kata Nurdin, para awak media mingguan dan bulanan tersebut mampu membongkar sebuah persoalan yang ada di lapangan.

"Masuknya media-media ini merupakan balas jasa UPTD TK dan SD serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Ketimbang ada pemberitaan buruk, lebih baik media- media ini masuk dan menjadi langganan. Akibatnya banyak hal yang dilakukan oknum- oknum yang tak bertanggungjawab tak terpublikasi," ujar Nurdin yang juga memiliki pengalaman serupa.

Nurdin mencontohkan, banyak penyelewengan yang dilakukan oknum kepala sekolah dalam pengisian nota pembelian bahan bangunan. Nurdin menemukan hal tersebut di wilayah liputannya. Pemberitaan pun urung dilakukan karena korannya masuk menjadi langganan.

"Waktu itu saya mengetahui pengisian nota yang seharusnya diisi penjual bahan bangunan, namun diisi mandiri oleh kepsek. Parahnya itu dilakukan secara berjamaah," ujar Nurdin.
Selain itu, Nurdin menyebut, jumlah media yang eksis ini memang memiliki kedekatan dengan petinggi di UPTD TK dan SD di wilayah Kabupaten Bandung.

"Terkadang ada juga wartawan menggunakan bendera LSM untuk melaporkan kasus yang ada jika gagal dalam tugasnya sebagai jurnalis," ujarnya.

Meski begitu, kata Nurdin, ironisnya masih ada sejumlah media mingguan dan bulanan yang keberadaanya tidak jelas. Artinya, media itu hanya muncul sesekali terutama ketika dana biaya operasional (BOS) turun atau sekolah mendapatkan dana bantuan. Itu sebabnya wartawan tak jelas berkeliaran ke setiap sekolah dan UPTD.

"Di Kabupaten Bandung ada banyak media, terutama yang mingguan dan bulanan. Namun hanya sekitar 40 media yang eksis. Pembayarannya tetap dilakukan pemerintah meskipun korannya tak dikirim lagi," ujar Nurdin.

Peredaran puluhan media massa cetak mingguan dan bulanan di sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung ini kembali menghangat menyusul pernyataan Staf Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), yang juga aktivis pendidikan, Edi Gaswanto (Tribun Jabar, Jumat 18/1/2013).

Ia mengatakan, sebuah koran mingguan yang memuat foto-foto artis setengah telanjang beredar di sejumlajh SD di Kabupaten Bandung. Ironisnya, koran mingguan tersebut dibeli dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Belakangan diketahui, jumlah media yang pembeliannya menggunakan dana BOS di Kabupaten Bandung mencapai puluhan. Menurut Edi Gaswanto, jumlahnya mencapai 49 koran.
Ini sempat membuat Bupati Bandung, Dadang Naser berang. "Itu luar biasa. Kepala sekolah seharusnya tak membeli yang seperti itu untuk sekolahnya," ujar Bupati (Tribun Jabar, Sabtu 19/1/2013).

Selain menguak soal peredaran koran-koran ini, Edi Gaswanto juga menduga oknum Disdikbud terlibat. Sebab, dana BOS yang harus dikeluarkan untuk pembelian puluhan koran itu per tiga bulannya bisa mencapai miliaran rupiah. "Mungkinkah ini terjadi tanpa campur tangan orang dinas? Ada sekitar 1.400 SD di Kabupaten Bandung," ujarnya.

Kepada Tribun, sejumlah kepala sekolah di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung mengaku bahwa mereka sebenarnya tak ingin memesan koran-koran itu, apalagi dengan menggunakan dana BOS.

"Tiba-tiba saja, koran-korannya datang dan harus kami bayar. Dana untuk membayarnya diambil dari dana BOS," ujar salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Cimenyan melalui pesawat telepon, Jumat (19/1/2013).