Obama Diminta Keluarkan Aturan untuk Batasi Senjata Api

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Lebih dari 150 ribu warga Amerika Serikat (AS) menandantangani sebuah petisi, yang meminta Presiden Barack Obama menciptakan sebuah produk legislasi yang membatasi akses memperoleh senjata api.

Jumlah dukungan terhadap pengendalian senjata di AS di laman 'We The People' Gedung Putih, Jumat pekan lalu mencapai 158 ribu orang, dan memecahkan rekor dukungan terhadap sebuah petisi di AS.

Petisi itu digagas atas keprihatinan maraknya penyalahgunaan senjata api. Yang teranyar, terjadi di SD Sandy Hook, di Newton, Connecticut. Sedikitnya 26 orang yang mayoritas anak berusia di bawah 10 tahun, tewas setelah Adam Lanza (20) melepaskan tembakan di SD Sandy Hook.

"Kelompok yang kuat melakukan lobi memungkinkan dapat memiliki senjata api di luar konstitusi ," ujar kelompok penggagas petisi.

"Karena itu, Kongres harus bertindak berdasarkan apa yang dinyatakan hukum, dan menghadapi kenyataan bahwa akses ke senjata api dapat melampaui apa yang dimaksudkan oleh Amandemen Kedua," tulis kelompok penggagas petisi, dalam laman www.whitehouse.gov.

"Tanda tangan pada petisi ini merupakan permintaan kolektif untuk diskusi bipartisan, dan mengakibatkan seperangkat hukum yang mengatur bagaimana seorang warga negara memperoleh senjata," lanjut mereka.

Sementara, Obama pada Minggu lalu berjanji menggunakan semua kekuasaannya untuk menghentikan kembali terulangnya penembakan yang terjadi di SD Sandy Hook.

Namun, pihak Gedung Putih masih belum bisa merinci apa langkah nyata Obama di balik ucapannya.

Produk hukum yang melarang senjata serbu di AS, disahkan pada 1994 di bawah pemerintahan Bill Clinton. Namun, jangka waktu berlakunya produk hukum tersebut sudah berakhir pada 2004, dan hingga kini tidak ada produk hukum yang menggantikannya. (*)