Kasus DW Bukti Reformasi Birokrasi Kemenkeu Gagal

Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan pasangan DW dan DA memperlihatkan gagalnya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan peneliti TII (Transparency International Indonesia) Luky Djani di Bakoel Coffei, Jakarta, Jumat (24/2/2012).

"Sebenarnya beberapa kasus yang ada di kementerian keuangan sekarang ini justru memperlihatkan upaya-upaya reformasi yang dilakukan di kementerian Keuangan ini ternyata gagal," kata Luky.

Luky mengaku awalnya reformasi birokrasi terlihat menjanjikan dengan adanya perubahan-perubahan di tempat tersebut. "Tetapi dengan terungkap kasus penggelapan pajak dan lain-lain, ini menunjukkan ada masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan reformasi birokrasi, yang dilakukan kementerian tersebut saat ini," ujarnya.

Menurut Luky kasus rekening gendut pegawai yang terjadi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya kejahatan yang terorganisasi. Kejahatan tersebut, kata Luky, tidak mungkin bekerja sendirian namun bersama-sama terorganisir.

"Korupsi di Indonesia, tak mungkin ada pelaku tunggal. Selalu ada penyertanya. Karakter birokrasi di indonesia, terorganisir dalam lakukan kejahatan," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kepada DW, pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta. Istri DW, DA juga diduga terlibat dalam kasus suaminya terkait rekening gendut.

Diketahui, DA adalah pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Berdasarkan kabar, DA terbelit kasus ini bersama suaminya DW yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Besar Gambir (Large Tax Office). Sedangkan saat ini DW telah pindah bekerja ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta sejak 2 Januari 2012. Dugaan adanya rekening gendut ini muncul setelah Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Pajak, Selasa (21/2/2012).